“Implementasi pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 11 Tahun 2016 tentang pengembangan penyelenggaraan kepariwisataan di kawasan pantai Ujunggenteng ditinjau dari Siyasah Maliyah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh berkembangnya sektor pariwisata dan keberadaan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan berkunjung, semakin banyak pula jenis usaha yang tumbuh di kawasan wisata sehingga dapat menciptakan kesempatan usaha maupun lapangan kerja yang luas.sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 11 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan ini tidak dilengkapi oleh peraturan yang spesifik terkait bagaimana sistem dan pelaksanaan yang harus operasionalkan. Penelitian ini bertujuan untuk ; 1. Mengetahui usaha pemerintah dalam pengembangkan penyelenggaraan kepariwisataan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi. 2. Mengetahui aktifitas masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan kepariwisataan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi. 3. Mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap usaha pemerintah dan aktifitas masyarakat pengembangan kepariwistaan di kawasan pantai Ujunggenteng Kabupaten Sukabumi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi inti terdiri dari kegiatan distribusi hasil kebijakan. Teori tanggung jawab pemerintah yang berarti bagian dari pelaksanaan. Teori Ekonomi Politik yang mengkaji bagaimana persoalan ekonomi yang terjadi. Teori Siyasah maliyah yang membahas segala aspek perekonomian suatu negara antara lain pendapatan serta pengeluaran keuangan yang harus dikelola dan atur sesuai kemaslahatan umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian ini juga menggunakan teknik metode analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis dengan menggunakan pengumpulan, pengelolaan yang akan menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian apa adanya. Dalam Hasil Penelitian ini bahwa ; pertama, Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta. Kedua, Dalam pelaksanaan pengaturan usaha pariwisata peran masyarakat dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Peran secara aktif dilakukan secara langsung, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama. Sedangkan peran secara pasif adalah timbulnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu. Ketiga, Pembentukan peraturan daerah tentang usaha pariwisata untuk mengatasi permasalahan hukum terkait usaha pariwisata guna menjamin kemaslahatan dan rasa keadilan pada setiap masyarakat sehingga implikasinya usaha pariwisata lebih tertata dan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah